Berikut Cara menghitung Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Pelajari rumus, contoh soal, dan tips menghitung DPP dengan cepat untuk berbagai jenis pajak!
Pajak merupakan salah satu kewajiban Wajib Pajak yang diatur dalam Undang-undang. Dalam praktiknya, setoran pajak ini beraneka ragam, mulai dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), hingga Pajak Penghasilan (PPh).
Cara membayar pajak juga berbeda-beda tergantung jenis pajaknya. Ada pajak yang dibayarkan setahun sekali seperti PPB, setiap kali menerima upah seperti PPh, atau ketika melakukan transaksi pembelian seperti pada PPN.
Adapun Dasar Pengenaan Pajak (DPP) yang menjadi pembahasan dalam artikel ini juga sangat penting untuk diketahui. Dengan mengetahui DPP, kamu jadi bisa tahu berapa total transaksi dan nominal pajak yang kamu bayarkan.
Baca juga: Apa itu Pajak Dividen? Definisi, Tarif & Contoh Perhitungan
Mengenal Dasar Pengenaan Pajak (DPP)
Dasar Pengenaan Pajak (DPP) merupakan komponen yang terdapat pada beberapa jenis pajak, seperti PPN dan PPh. DPP ini biasanya termasuk dalam definisi yang tertera pada UU terkait dengan jenis pajak tertentu.
Misalnya UU tentang PPN. Dalam UU tersebut, Dasar Pengenaan Pajak (DPP) adalah jumlah Harga Jual, Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor, atau nilai lain yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang.
Dapat diartikan bahwa DPP merupakan harga dasar suatu barang yang dibeli oleh konsumen dan menjadi dasar pengenaan PPN. Ada beberapa cara yang bisa kamu tempuh untuk mengetahui besaran DPP.
Cara pertama melalui struk belanja invoice. Biasanya, beberapa toko menuliskan berapa nominal DPP dan pajak sebelum harga akhir yang kamu bayarkan. Dengan cara ini, maka kamu tidak perlu menghitung lagi berapa DPP-nya.
Namun ada juga toko atau penjual yang tidak mencantumkan DPP dan pajak secara terpisah. Artinya, mereka hanya menuliskan nominal akhir yang perlu dibayar, sehingga kamu perlu menghitung secara manual.
Salah satu fungsi menghitung DPP adalah kamu jadi tahu berapa harga dasar suatu produk sebelum dikenakan pajak atau PPN.
Baca juga: Pelajari Pengertian Barang Kena Pajak, Jenis dan Contohnya
Jenis DPP
Seperti yang disebutkan di atas, DPP biasanya terdapat pada PPN dan PPh. Berikut ini beberapa jenis DPP berdasarkan jenis pajaknya.
1. DPP PPh
DPP PPh adalah dasar pengenaan pada pajak penghasilan. Ada beberapa jenis DPP PPh yang perlu kamu ketahui, yaitu:
- PPh 21, yaitu bagian dari penghasilan wajib pajak yang dikenakan tarif pajak PPh 21. Artinya, besaran pajak adalah hasil kali DPP dengan tarif pajak.
- PPh 22 atau Nilai Impor, yaitu nilai uang yang menjadi dasar untuk penghitungan bea masuk, ditambah pungutan lain yang dikenakan pajak sesuai Undang-Undang Pabean untuk impor Barang Kena Pajak. Nilai impor ini tidak termasuk PPN yang dipungut menurut UU PPN.
- PPh 23, yaitu nilai atas imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain yang dipotong dari jumlah bruto tidak termasuk PPN.
- PPh 26, terbagi menjadi tiga jenis DPP PPh 26, yaitu yang didasarkan pada jumlah penghasilan bruto dan penghasilan neto.
- PPh 15, yaitu norma penghitungan khusus penghasilan neto, yakni o4% dari peredaran bruto. Besarnya PPh yang terutang adalah 1,2% dari peredaran bruto dan bersifat final.
- PPh 4 Ayat (2), yaitu pemotongan atas penghasilan yang dibayarkan atas jasa tertentu dan sumber tertentu seperti jasa konstruksi, sewa tanah/bangunan, pengalihan hak atas tanah/bangunan, hadiah undian, dan lainnya.
2. DPP PPN
Dasar Pengenaan Pajak (DPP) juga berlaku pada pembayaran PPN setiap kali transaksi. Berikut beberapa jenis DPP pada PPN.
- Harga Jual, yaitu nilai uang dari semua biaya yang diminta atau yang seharusnya diminta oleh penjual karena penyerapan suatu Barang Kena Pajak (BKP).
- Penggantian, yaitu nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pengusaha karena penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Jasa Kena Pajak, atau ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud.
- Nilai Impor, yaitu nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan bea masuk ditambah pungutan berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kepabeanan dan cukai untuk impor Barang Kena Pajak.
- Nilai Lain.
Baca juga: Cara Lapor Pajak Online Lewat E-Filing yang Mudah dan Cepat!
Cara Menghitung DPP PPN
Mengetahui cara menghitung DPP pada PPN penting dilakukan ketika tidak terdapat rincian berapa DPP dan besaran pajak yang dibayar pada invoice atau nota belanja.
Untuk menghitung DPP PPN, kamu perlu mengalikan tarif PPN dengan DPP yang meliputi Harga Jual, Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor, atau nilai lain.
Diketahui, saat ini tarif PPN adalah sebesar 11%. Sehingga menghitung DPP PPN bisa dilakukan dengan beberapa cara tergantung jenis harga penjualan barang.
1. Harga Belum PPN
Artinya, kamu membeli barang dengan harga dasar yang belum termasuk PPN. Maka DPP dalam kasus ini merupakan harga dasar tersebut. Sebagai contoh, kamu membeli perangkat komputer dengan harga Rp20 Juta belum termasuk pajak, sehingga DPP-nya adalah Rp20 Juta.
Karena harga tersebut belum termasuk pajak, maka kamu harus menghitung besaran pajak terutang terlebih dulu, dengan cara sebagai berikut:
PPN Terutang = Rp20 Juta + 11%
= Rp20 Juta + Rp2,2 Juta
= Rp22,2 Juta
Maka, nominal uang yang harus dibayarkan untuk perangkat komputer itu adalah Rp22,2 Juta.
2. Harga Sudah Termasuk PPN
Dalam kasus ini, penjual sudah memasukkan tarif PPN 11% dalam harga yang harus dibayar pembeli. Maka dalam kasus ini, kamu perlu menghitung DPP untuk mengetahui berapa harga jual dasarnya.
Sebagai contoh, kamu membeli ponsel seharga Rp15 Juta sudah termasuk PPN 11%. Berikut cara menghitung harga awal yang merupakan DPP-nya:
DPP = 100/111 x Rp15 Juta
= Rp13.350.000
Maka harga awal ponsel tersebut adalah Rp13.350.000. Sehingga Rp15 Juta yang kamu bayar itu merupakan akumulasi dari harga awal ditambah tarif PPN 11%.
Itulah ulasan mengenai cara menghitung DPP yang penting dalam pembelian suatu barang kena pajak. Mengetahui DPP sangat penting untuk memisahkan berapa uang yang kamu keluarkan untuk barang dan berapa untuk setoran pajak pada negara.
Memisahkan dua komponen itu akan memudahkan dalam mengatur keuangan, termasuk menyusun laporan keuangan pada suatu perusahaan.
Nah berbicara tentang pengelolaan keuangan, kamu juga bisa cek kondisi finansial melalui Financial Fitness Check Up dari Ruang meNYALA.
Setelah mendaftarkan diri pada FFCU tersebut, kamu bisa melakukan konsultasi 1-on-1 dengan pakar finansial Nyala terkait pengelolaan keuangan. Yuk, jadi #FinanciallyFit bareng Ruang meNYALA!
Baca juga: Pengertian Penghasilan Tidak Kena Pajak dan Perhitungannya